PADANG, TOP SUMBAR — Sebagai Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti menegaskan, pembangunan di bidang kepariwisataan perlu pemerataan, tidak hanya fokus membenahi dan membangun satu objek wisata saja. Ia mengatakan, Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan, 104 kelurahan dengan luas daratan 694,96 KM, 700 KM laut. Berdasarkan topografi, Kota Padang memiliki objek wisata yang lengkap.
“Semuanya kita ada, ada dataran, ada gunung, ada laut, ada sungai, ada air terjun dan segala macam. Jadi, yang saya maksud optimalisasi pariwisata itu jangan tersentralisasi. Sekarang hanya tersentralisasi di Padang Barat,” pungkas politisi Partai Gerindra ini, Kamis (9/8/2018).
Disisi lain di Pauh, Limau Manih, Kuranji dengan datarannya, kemudian daerah Koto Tangah juga ada pantainya dan pasar ikannya, ungkap Elly, juga perlu dikelola dengan baik.
“11 kecamatan yang juga punya potensi pariwisata, mohon juga dibangun. Membangun dalam hal memotivasi masyarakat, menata, karena di visi kita adalah menjadikan Kota Padang sebagai kota pariwisata, perdagangan dan pendidikan,” cakapnya.
Di bidang perdagangan, kata Elly, keberhasilan sudah tampak dengan pembangunan Pasar Raya dan secara bertahap merevitalisasi pasar satelit. Di bidang pendidikan, anggaran APBD sudah pro kepada pendidikan.
“Nah, sekarang di bidang pariwisata, secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tentu juga harus dilakukan pemerataan di semua wilayah. Sekarang tertumpuk di sana (Padang Barat, red) saja sepertinya,” ujar Elly.
Alangkah baiknya, kata Elly, jika ada tamu-tamu dari luar negeri, juga dibawa ke daerah selatan. Tak hanya menikmati tugu IORA saja. “Apa salahnya nanti di daerah sana juga dibangun monumen jika ada kegiatan,” ujarnya.
Namun Elly membantah pemko membangun daerah ini setengah-setengah hati. Tetapi katanya, hanya perlu dilakukan pemerataan semata.
“Sekarang masa kepemimpinan Pak Mahyeldi-Emzalmi sudah akan berakhir. Kita melihat kurang penyebaran, hanya satu Air Manis. Seperti Bungus itu kan bagus kalau ditata, ” sebutnya.
Disamping menyesuaikan dengan kemampuan daerah, Pemko Padang harus mampu mengait investor. Apalagi ada program kota kembar. “Harusnya Pak Wali bisa menggait dana APBN, menggait dana dari provinsi dan dengan sister citynya mampu mengait investor,” pungkasnya (H/B)
