Aksi demo BEM SI Sumbar Unand di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat
PADANG, TOP SUMBAR — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Universitas Andalas (Unand) berdemo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (3/8).
Mereka mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terutama dari bidang kebijakan terkait energi seperti Tarif Dasar Listrik (TDL), minyak dan gas (migas), Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mineral dan batu bara (Minerba).
“Kedaulatan energi merupakan hak negara dan bangsa. Masing-masing pemerintahan suatu negara pun, bisa bebas secara mandiri untuk menentukan kebijakan pengelolaan energi, agar negara itu bisa bisa mencapai ketahanan dan kemandirian energi,” kata Faizil Putra selaku Koordinator dari demo BEM SI Sumbar tersebut.
Namun BEM SI Sumbar menilai, dilanjutkan Faizil Putra, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak permasalahan seputar energi.
“Contohnya di bidang minerba. Saat ini belum semua perusahaan memiliki izin tambang. Tanpa izin, perusahaan itu telah mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia. Bahkan hal ini juga terjadi di Sumbar. Di Solok Selatan masih ditemukan tambang emas ilegal yang merusak lingkungan,” ungkapnya.
BEM SI Sumbar Unand menilai, kenaikan TDL sudah merugikan masyarakat. Sejak 2016 kenaikan sudah mencapai 200 persen, kenaikan pun dilakukan tanpa sosialisasi yang optimal pada masyarakat.
“Kemudian untuk masalah migas, saat ini Pertamina belum memiliki direktur utama dan wakil direktur utama,” sebutnya.
BEM SI Sumbar Unand juga menilai adanya kenaikan bahan bakar bersubsidi secara diam-diam. Di Sumatera Barat sendiri BBM non subsidi naik hingga 7,5 persen. Sementara BBM subsidi jenis premium sering tak ada di banyak SPBU. (Syafri)
