DHARMASRAYA, TOP SUMBAR — Wakil Bupati Dharmasraya, H.Amrizal Dt Rajo Medan, membuka secara resmi acara Diskusi Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah serta Sosialisasi Gerbang Pembayaran Nasional di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, Jum’at (13/07). Acara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia itu diikuti oleh Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat dan Pimpinan Bank se Kabupaten Dharmasraya.
Wabup dalam sambutannya menyampaikan, transaksi non tunai diperlukan seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini. Yang berdampak secara signifikan pada perubahan-perubahan di semua bidang termasuk salah satunya dalam pengelolaan keuangan daerah yang makin modern, dengan ditandai perubahan paradigma menuju digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diarahkan pada ketersediaan informasi data yang menghubungkan antar instansi secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel.
Di Kabupaten Dharmasraya sendiri, sambung wabup, implementasi transaksi non tunasi sudah dilaksanakan secara bertahap. Dan sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, mulai 1 Januari 2018, pemerintah daerah harus melaksanakan transaksi non tunai yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah.
“Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian semua pihak untuk menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang bersih dan baik. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan aksi nyata melalui kerja keras maupun dukungan dari semua pihak untuk menindaklanjuti serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutur wabup.
Penyerapan anggaran yang didukung pengelolaan administrasi keuangan yang baik, lanjut wabup, agar menjadi perhatian khusus sehingga prestasi yang telah diraih oleh Kabupaten Dharmasraya yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah selama tiga tahun berturut-turut dapat dipertahankan.
“Untuk mempertahankannya tentu saja diperlukan kerja keras dari semua pihak khususnya OPD di Kabupaten Dharmasraya untuk senantiasa mendukung dan mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel ke arah yang semakin baik,” tandas wabup.
Di akhir sambutannya wabup berharap, diskusi yang dilaksanakan ini dapat semakin mendukung kelancaran pelaksanaan program non tunai di Kabupaten Dharmasraya.(Yanti/Hms)
