Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Apris dari Fraksi Partai Nasdem
PADANG, TOP SUMBAR — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Apris dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menilai apabila Kota Padang dalam keadaan darurat, seperti ancaman gempa bumi dan tsunami dibutuhkan jalan-jalan evakuasi. Namun Pemerintah Kota Padang tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Apris dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada TopSumbar.co.id usai rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (30/5).
“Kalaupun sudah dibangun jalan evakuasi seperti Alai-By Pass namun pemeliharaannya seperti trotoarnya, rambu-rambu lalu lintasnya itu sampai sekarang tidak ada,” ungkap Apris.
Disamping itu, dilanjutkan Apris, Kota Padang rawan bencana, seperti ancaman tsunami. Untuk pengembangan kota seharusnya ke arah darat seperti ke Air Pacah dan sekitarnya. Agar masyarakat tidak langsung terkena dampak dari bencana tersebut apabila tsunami terjadi.
“Kita melihat jalan-jalan poros yang menghubungkan satu kelurahan dengan kelurahan yang lainnya, sampai hari ini tidak ada perkembangan yang signifikan. Baik jumlah dan besarnya jalan itu,” kata Apris.
Apris menyebutkan, selain itu ancaman banjir yang terus menerus, semestinya ini ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Dalam Musrembang pada awal Tahun 2017 yang dihadiri oleh Walikota Padang dan di dalam Musrembang tersebut beliau mengatakan akan membangun 18 Waduk/Embung untuk menyerap air ketika hujan, dan air tersebut akan dipergunakan untuk musim kemarau.
“Jangankan 18, satupun Embung sampai saat ini belum ada. Kita jejaki, ternyata perencanaan dan DID-nya belum ada, sedangkan Walikota sendiri menyadari bahwa itu perlu. Menurut kita ini menunjukkan Walikota tidak memiliki power yang ada cuma kelemahannya,” ungkap Apris.
Menurut Apris, Embung itu adalah salah satu jawaban untuk mengatasi banjir di Kota Padang. Selain itu, infrastruktur di Kota Padang sangatlah “urgent” sekali, dan harus segera teratasi sehingga dengan demikian Padang akan lebih bisa berkembang lebih pesat kalau infrastrukturnya sudah memadai.
“Untuk itu dibutuhkan diperlukan seorang pimpinan atau walikota yang betul-betul faham, menguasai kemampuan dalam mengembangkan infrastruktur ini,” harap Apris.
Menurutnya, melihat figur Emzalmi dengan latarbelakang pendidikan serta pengalaman beliau itu sangat menjanjikan. Jika beliau terpilih, maka persoalan infrastruktur akan mudah terjawab. Apalagi infrastruktur itu membutuhkan dana besar, tidak mungkin hanya dengan APBD Kota Padang, APBD provinsi, infrastruktur itu harus diback-up dengan dana APBN.
“Emzalmi adalah orang yang mampu meyakinkan pemerintah pusat, bahwa Kota Padang ini memang butuh dana APBN untuk penunjang pembangunan infrastruktur di Kota Padang,” ungkapnya.
Dijelaskannya, Emzalmi didukung oleh tujuh partai politik, yang secara langsung berhubungan, mempunyai akses langsung dengan pemerintahan Jokowi, bagaimanapun walaupun tidak mutlak dana APBN akan mudah mengucur.
“Kepiawaian kepala daerah dan infrastruktur serta didukung oleh dana, maka percepatan pembangunan infrastruktur Kota Padang tentunya lebih cepat. Kita yakin dibawah kepemimpinan Emzalmi Padang akan lebih menggeliat kencang dari kota-kota di provinsi yang lainnya,” pungkasnya. (Syafri)
