Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dalam acara Rakor Pemberdayaan Koperasi dan UKM
PADANG, TOP SUMBAR — Gairah koperasi mesti dibangkitkan kembali sebagai soko guru ekonomi kerakyatan seperti yang digagas oleh Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia.
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) se-Sumatera Barat di Padang, Senin (7/5).
“Kenapa koperasi yang besar-besar adanya hanya di Padang?, kenapa koperasi di daerah kok tidak dapat bergerak lebih luas dalam mengelola ekonomi kerakyatan. Ada perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan dan industri UKM di daerah,” kata Nasrul Abit.
Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Deputi Pembiayaan Kementrian Koperasi Republik Indonesia (RI), Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/kota se-Sumatera Barat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
“Saat ini dolar sudah senilai Rp13 ribu. Cadangan devisa Indonesia akhir Maret 2018 tercatat USD126,00 miliar, masih cukup tinggi meskipun lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir Februari 2018 sebesar USD128,06 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,9 bulan impor atau 7,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” ungkapnya.
Menurut Nasrul Abit, jika kondisi ini tidak didorong dengan baik oleh kekuatan perekonomian rakyat akan bisa berdampak buruk.
“Dan kita tahu pada saat moneter UMKM dan koperasi mampu bertahan dan eksis melindungi perekonomian daerah dan nasional. Karena itu mengairahkan kembali, bagaimana aktifitas koperasi ini dapat memberikan semangat pertumbuhan ekonomi daerah, jangan hanya terpaku pada kegiatan simpan pinjaman,” katanya.
Menurutnya, kegiatan ekonomi yang dapat berskala besar hendak juga menjadi kegiatan koperasi agar dapat tumbuh besar.
“Kita minta Dinas Koperasi dan UKM provinsi dan kabupaten/kota turun ke masyarakat mengairahkan semangat ini,” ucapnya.
Kadis Koperasi dan UKM Sumatera Barat Zirma Yusri menyampaikan, sejak UU No 25/1992 menunjukan data sementara, jumlah koperasi simpan pinjam pola syariah 2.817 unit. Koperasi yang bergerak sektor riil 2.363 unit di Sumatera Barat.
“Pada tahun 2017, terlihat total koperasi 3.549 koperasi, dengan rincian koperasi aktif sebanyak 2.744 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 805 unit. Koperasi terbanyak yang tidak aktif terbanyak dapat di Dhamasraya (110 unit) dan terkecil Kota Padang (2 unit),” ungkap Zirma Yusri.
Sedangkan animo masyarakat, dilanjutkan Zirma Yusri, untuk menjadi anggota koperasi paling banyak Kota Padang (193.334 orang) dan paling sedikit Kabupaten Kepulauan Mentawai ( 4.630 orang).
Zirma Yusri juga mengungkap, koperasi yang memiliki aset diatas 2 miliar (381 koperasi) dan yang paling banyak itu berada di Kota Padang (107 koperasi).
“Saat ini juga Usaha Mikro Kecil Menenga (UMKM) 584.796 unit, Usaha Menengah Besar (UMB) 8.304 unit jumlah total 593.100 unit, yang diindikasikan UMKM menjadi pilihan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan tumbuhnya wirausaha baru,” katanya.
Dalam hal peningkatan modal UKM, lanjutnya, telah dilaksanakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank BNI, BRI, Mandiri dan Bank Nagari. Total platfon pinjaman Rp2,7 Triliun dengan realiasai Rp2,3 Triliun, begitu juga dengan penyaluran dana bergulir sudah mencapai Rp43 Milyar lebih sejak tahun 2013 sampai 2017, terang Zirma Yusri. (Syafri/rel)
