Suasana Rapat Percepatan Pembangunan Sumatera Barat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
JAKARTA, TOP SUMBAR — Pemerintah Pusat terus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat dalam mengentaskan status daerah tertinggal di beberapa kabupaten di Sumatera Barat.
Hal itu dikemukakan dalam rapat Percepatan Pembangunan Sumatera Barat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Rabu (4/4).
Disebutkan Nasrul Abit, rapat itu fokus membahas skala prioritas beberapa daerah yang menjadi tujuan dalam pembangunan, agar terarah dan dapat diselesaikan dalam pembangunan di Sumatera Barat.
“Tujuannya, mengeluarkan beberapa kabupaten di Sumatera Barat dari status daerah tertinggal,” kata Nasrul Abit.
Ia mengatakan, Mentawai menjadi fokus utama, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mentawai yang telah selesai administrasinya, dan tinggal pengajuan mekanismenya dalam penanganan KEK di Mentawai. Selain itu pembangunan Pelabuhan Labuhan Bajau dan pembangunan Bandara Rokot di Mentawai.
“Tak kalah pentingnya adalah pembangunan Trans Mentawai, agar bisa membantu mempermudah akses masyarakat di Kepulauan Mentawai dari seluruh akses. Baik udara, laut dan darat,” ucapnya.
Sementara itu Pasaman Barat, lanjut Nasrul Abit, yang menjadi fokus utama pembangunannya adalah pembangunan akses jalan ke Pelabuhan Teluk Ketapang, yang menjadi akses utama. Agar masyarakat bisa membawa hasil dari Pasaman Barat menuju ke pelabuhan utama.
“Untuk Pesisir Selatan, menjadi fokus utama yaitu pembangunan jalan menuju kawasan Mandeh. Namun ini masih terkendala masalah Amdal dan pembebasan lahan,” katanya.
Selain itu, dilanjutkan Nasrul Abit, lainnya adalah pembangunan jalan akses ke Pasar Baru menuju Solok Selatan, untuk mengeluarkan dan mempermudah akses dalam mengeluarkan 2 daerah terisolir.
Sedangkan Kabapaten Dhamasraya yang menjadi fokus utama, yaitu akses jalan dari Dhamasraya menuju ke Solok Selatan sepanjang 72 KM.
“Untuk Solok Selatan, fokus utamanya adalah refitalisasi Seribu Rumah Gadang, yang saat ini sudah berjalan prosesnya dan akan diajukan juga jalan yang menghubungkan ke Provinsi Jambi,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam percepatan pembangunan di Sumatera Barat ini, kami sangat berharap bisa berjalan dengan cepat dan tepat sasarannya, karena saat ini daerah yang masih memiliki status daerah tertinggal, masih belum sejahtera masyarakatnya. Sehingga dengan percepatan pembangunan ini masyarakat bisa merasakan hidup yang layak dan pembangunan yang merata.
Rapat itu dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin, Bupati Mentawai, Bupati Solok Selatan dan seluruh unsur terkait, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. (Syafri/rel)
