DHARMASRAYA, TOPSUMBAR –Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Bidang Perekonomian dan SDA menggelar Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi di Auditorium Kabupaten Dharmasraya, Senin (26/03). Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Adlisman, dan diikuti oleh Kepala OPD terkait, Camat, Wali Nagari, Pimpinan Perbankan, Kepala Bulog Divre Solok, dan LPM se Dharmasraya.
Rapat yang mengusung tema “Upaya dan Strategi Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Pangan dalam Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” itu , menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian dan Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Novhendry, menyampaikan, rakor yang dilaksanakan tersebut adalah untuk membahas pelaksanaan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada semester I tahun anggaran 2018. Serta melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, stakeholder perdagangan dan masyarakat dalam persiapan ketersediaan dan keterjangkauan harga sembako dalam menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H/2018 M.
Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Adlisman, dalam sambutannya, menyampaikan, pembangunan bidang perekonomian tidak dapat dilaksanakan secara mandiri, melainkan butuh kerjasama lintas sektor. Inilah yang mendasari pentingnya dilaksanakan rakor tersebut.
“Selain itu, rapat koordinasi ini juga sangat strategis sebagai langkah untuk mengantisipasi persoalan-persoalan bidang perekonomian yang mungkin terjadi kedepan, dan menyiapkan langkah solutif jika terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujar Adlisman.
Selain itu, Adlisman juga menekankan, OPD terkait agar rutin melakukan monitoring guna memantau harga dan ketersediaan pangan di masyarakat jelang memasuki bulan Ramadhan.
“Pemerintah harus berperan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di masyarakat,” pungkas Adlisman.
Adapun, beberapa poin yang menjadi bahan pembicaraan dalam rapat tersebut adalah terkait pengendalian inflasi daerah, pengawasan pupuk bersubsidi dan LPG 3Kg, pengembangan produk unggulan daerah, pengawasan bahan berbahaya dalam pangan, gerakan pensejahteraan petani, distribusi rastra/raskin, dukungan kebijakan pemakaian dan bibit bermutu, pengembangan kawasan wisata, pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, forum pengembangan ekonomi daerah dan penyaluran kredit usaha rakyat. (H/Rls)
