DHARMASRAYA, TOPSUMBAR–Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan, mengumpulkan seluruh camat dan wali nagari (Walnag) di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, Jum’at (09/03). Dikumpulkannya para camat dan wali nagari ini adalah untuk mengikuti Rapat Koordinasi dan diskusi, guna membahas sejumlah persoalan yang terjadi di wilayah kecamatan dan nagari.
Pada kesempatan rakor dan diskusi yang dimoderatori oleh Asisten Bidang Pemerintahan, M.Yusuf itu, tiap camat dan wali nagari diberi kesempatan untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di wilayahnya. Seperti diantaranya terkait penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat hingga persoalan penyakit masyarakat yang membutuhkan penanganan.
Rapat koordinasi, sebut wabup, merupakan salah satu sarana membangun komunikasi antara pimpinan dengan camat dan wali nagari serta perangkat daerah. Sekaligus sebagai sarana untuk memecahkan berbagai persoalan strategis yang melibatkan antar unit kerja. Itulah kenapa rakor ini penting untuk dilakukan.
“Dharmasraya ini adalah milik kita, maka dari itu kita harus bersama-sama mengurusnya. Sebab mengurus pemerintahan ini tidak akan selesai oleh bupati dan wakil bupati saja, itulah kenapa kita melaksanakan pertemuan ini untuk berdiskusi dan bermusyawarah serta menemukan solusi untuk setiap permasalahan yang ada,” ujar wabup.
Adapun beberapa hal yang paling banyak dibahas dalam kesempatan itu adalah tentang penyakit masyarakat seperti peredaran narkoba yang sudah semakin meresahkan, keberadaan cafe dan juga persoalan pembangunan oleh kontraktor yang banyak bermasalah.
“Hasil rapat dan diskusi dengan camat dan wali nagari yang berlangsung hari ini akan kita himpun dan akan kembali kita bahas di tingkat kabupaten bersama pihak terkait lainnya,” ujar Asisten Bidang Pemerintahan, M.Yusuf.
Sementara itu, salah seorang wali nagari, yakni Wali Nagari Sitiung, Yulisman, mengapresiasi pertemuan yang digelar oleh pemerintah kabupaten dengan para camat dan wali nagari tersebut.
“Pertemuan-pertemuan semacam ini memang perlu kita laksanakan, minimal sekali dalam tiga bulan, untuk membahas persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat dan nagari, kemudian mencarikan solusinya,” tandas Yulisman. (Yanti/Rls)
