PADANG, TOP SUMBAR — Dalam mendorong percepatan pembangunan potensi daerah, baik untuk daerah tertinggal, dan daerah pengembangan parawisata, agar menyiapkan data potensi yang terukur, mudah dipahami, dan jelas target yang akan dicapai serta dampak yang diharapkan dari percepatan pembangunan tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, dalam Rapat Teknis Tim Percepatan Pembangunan Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Sabtu malam (17/2), sebagai tindaklanjut dari rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Maritim di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), dan kantor Kementerian Koordinator Maritim di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Data potensi daerah dan perencanaan itu mesti ada secepatnya, agar dapat menjadi kajian prioritas dari Kemenko Maritim untuk bisa masuk program percepatan pembangunan nasional,” kata Nasrul Abit.
Jika data potensi daerah tidak konkrit lanjutnya, apalagi soal lahan. Apakah sudah ada hitam diatas putih, dan apakah sudah ada investor, serta hal-hal yang berkaitan dengan aturan seperti Analisis dampak lingkungan (Amdal) dan lainnya.
Dikatakan Nasrul Abit, jangan berpikir selagi ada kesempatan ini, kita malah kurang serius dalam menyajikan data potensi pembangunannya, lemah kajiannya. Semua bisa jadi terlambat dan kalah cepat, karena daerah lain juga berebut, tentu jika lambat dan tidak siap, bisa tidak dapat perhatian pusat.
“Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal, dan potensi pengembangan wisata di Sumatera Barat, hal ini mendapat respon positif dari Menko Maritim dalam kunjungannya ke Sumatera Barat, di Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Sumatera Barat,” paparnya.
Usulan percepatan pembangunan Kabupaten Mentawai fokus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang membutuhkan fasilitas perizinan dari Dewan Nasional KEK, fasilitas peningkatan pembangunan bandara, pembangunan Labuhan Bajau, pengembangan Dermaga Tua Pejat, pembangunan Trans Mentawai dan pembangunan kapal penyeberangan RoRo Lintas Antara Pulau.
“Adapun usulan lainnya, pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Mandeh di Pesisir Selatan, pembangunan Teluk Tapang Pasaman Barat, pengembangan wisata Seribu Rumah Gadang di Solok Selatan, akses jalan Lubuk Selasih-Padang Aro, pembangunan jalan Padang Aro-Dharmasraya yang saat ini terkendala status hutan lindung,” jelasnya.
Lebih lanjut Nasrul Abit mengungkapkan, pengembangan dan pelestarian Kawasan Desa Terindah di Dunia Nagari Pariangan, mulai dari infrastruktur jalan, bangunan arsitektur tradisional Minang, serta tempat khusus kuliner.
Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin dalam kesempatan tersebut menegaskan, pihaknya telah melihat hari ini beberapa percepatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat.
“Namun kami masih belum mengetahui informasi yang lengkap dengan data-data yang mudah dibaca, dan dimengerti dalam pembahasan nantinya. Karena itu Ruangan Gedung Lantai 19 Menko Maritim siap selalu menerima semua data, dan informasi yang kita bahas bersama-sama,” ucap Ridwan Djamaluddin.
Ridwan Djamaluddin berharap ini secepatnya dilakukan, agar dapat ditindaklanjuti dengan baik nantinya. Karena program percepatan pembangunan nasional dibawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat ini, akan berakhir pada Tahun 2019.
“Data, informasi yang dilengkapi dengan persyaratan yang sudah ada sesuai undang-undang sangatlah kami harapkan, agar mudah kami putuskan dalam rapat dengan pimpinan nantinya. Baik soal status lahan, Amdal, desain perencanaan, hasil dan dampak (angka-angka) yang diharapkan, sangat menentukan keberlanjutan program pembangunan ini,” pinta Ridwan Djamaluddin.
Hadir dalam kesempatan itu Dirjen Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat, Bupati Pasaman Barat, Bupati Pesisir Selatan, Wakil Bupati Tanah Datar, Sekda Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (Syafri)
