Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bersama para Bupati dan perwakilan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal
BUKITTINGGI, TOP SUMBAR — Tiga (3) daerah tertinggal di Sumatera Barat, yaitu Pasaman Barat, Solok Selatan dan Kepulauan Mentawai pada tahun 2019 lepas dari kategori daerah tertinggal.
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nasrul Abit saat Rapat Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal, di Bukittinggi, Senin (12/2).
“Untuk itu kita hari ini mengundang 3 bupati daerah tertinggal, merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati / Walikota,” kata Nasrul Abit.
Kita ingin tuntaskan program-program untuk masing-masing daerah tertinggal, dilanjutkan Nasrul Abit, untuk bisa keluar tahun 2019. Kementerian Desa mengekpos di 2015-2019 ada 80 daerah tertinggal, kita akan kejar agar masuk dalam kategori keluar dari daerah tertinggal, dengan kerja dan kerja sehingga kita berhasil.
Nasrul Abit mengatakan, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat memiliki kepedulian dan perhatian serta mendukung setiap kabupaten untuk keluar dari kategori daerah tertinggal, dan semua butuh prioritas penganggaran. Bahkan tadi ada usulan Bappeda agar ada perlakuan khusus pada 3 kabupaten ini sesuai dengan tingkat kemiskinannya.
“Yang kemiskinannya lebih tinggi ya dapat bantuan lebih besar. Jadi kami bahas bedah satu-satu masalahnya, namun pertama yang harus diprioritaskan adalah masalah infrastruktur jalan dan jembatan. Kegiatan ini tentu akan buka di daerah terisolir,” ucapnya.
Dikatakan Nasrul Abit, pihaknya memprioritaskan ekonomi yang cepat bergerak. Kalau masalah harapan hidup, rata-rata pendidikan akan lama untuk mengejarnya. Jadi yang dibahas adalah yang bisa melompat lebih cepat.
Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Rafdinal menjelaskan, target RPJMN, minimal 80 daerah tertinggal harus tuntas tahun 2018. Kalau hanya mengandalkan Rp5,2 triliun dari ribuan triliun APBNP.
“Saya rasa kekuatan kita adalah koordinasi. Kabupaten tertinggal harus bisa berikan data yang valid, karena data kami, dari data Susenas dan Kemenkeu. Begitu juga dengan kemiskinan, di mana itu tugas kita, 15,5 persen bisa kita capai di 2019,” kata Rafdinal.
“Untuk turunkan satu digit saja, energinya berapa, kita sudah ada hitungannya. Masalahnya kita butuh koordinasi yang baik dan integrasi dari bawah ke atas dan sebaliknya. Saat ini, setelah kami berikan penjelasan teknis, Pak Wagub tadi sudah arahkan. Pak Bupati jangan di sini saja, OPD kabupaten harus koordinasi dengan OPD provinsi dan satukan data,” jelasnya.
Rafdinal menambahkan, ada 27 indikator daerah tertinggal. Masing-masing daerah tertinggal penyakitnya beda-beda, sehingga kita meminta masing kabupaten tertinggal fokus pada penyakit masing-masing.
Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, dan Bupati Pasaman Barat Sahiran, Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, serta OPD terkait di lingkungan masing-masing daerah. (Novri Yanda)
