PADANG, TOPSUMBAR–Tak hanya aspirasi masyarakat untuk cakupan Kota Padang masuk ke anggota DPRD Kota Padang saat mereka melakukan reses. Permasalahan yang merupakan urusan Provinsi bahkan Pusat juga diluahkan oleh masyarakat.
Ini dialami oleh anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Hadison, saat reses di beberapa lokasi di Kota Padang. Mulai dari urusan infrastruktur kecil di lingkungan warga sekitar, sampai urusan irigasi dan Kartu Indonesia Sehat serta Kartu Indonesia Pintar, diterima Hadison dari suara rakyat di Daerah Pemilihan (Dapil).
“Cukup kompleks harapan masyarakat yang Saya terima, yang sebenarnya merupakan cakupan tugas Provinsi dan Pusat. Masalah irigasi, misalnya. Di daerah sini sering mengalami banjir karena irigasi yang tidak tepat. Masalah lain seperti KIS, yang kaitannya dengan BPJS, cenderung kepada banyaknya masyarakat tergolong tidak mampu tapi tidak menerima subsidi untuk BPJS,” ungkap anggota Dewan yang pernah menjabat Ketua DPRD Kota Padang ini.
Menurutnya, untuk masalah pemegang BPJS yang tidak mendapat subsidi, yaitu yang merupakan konversi dari Jamkesmas, hal tersebut terkendala perolehan data yang tidak akurat.
“Data Kepala Keluarga yang tidak mampu tidak di-update tiap tahun. Harapan Kita data diperbarui rutin tiap tahun dan benar-benar diambil dari data yang dibuat pemerintah daerah setempat agar tepat sasaran,” kata kader PKS ini.
Cakupan kerja antara Pemko, Provinsi, dan Pusat itu dijelaskan oleh Hadison pada warga yang menyampaikan aspirasi padanya. Namun demikian, dia menyatakan tetap akan berusaha menyampaikan aspirasi masyarakat ke jalur yang ada.
“Akan disesuaikan ranahnya. Jika Provinsi, kita akan coba bicarakan pada anggota Dewan Provinsi. Jika yang Pusat, kita coba sampaikan ke kementerian,” jelasnya.
Selain itu masyarakat juga meminta akses jalan terkendala pembebasan tanah diselesaikan. Salah satu permasalahan rumit yang dijumpai Hadison dalam menyambut aspirasi warga di Dapilnya adalah kendala akses jalan di daerah Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji, tepatnya di Rumah Tigo Ruang, RW 06.
Warga mengaku sangat kesulitan untuk akses jalan di area ini. Ketika hujan tiba, selain banjir melanda, akses jalan juga sulit. Untuk berkendara ke Tigo Ruang sangat sempit. Sementara, dikatakan Hadison, daerah tersebut sangat potensial untuk pengembangan area pemukiman.
“Kita sangat menyayangkan, jika Pemerintah tidak beri perhatian ke sini. Daerah sini sangat potensial, apalagi jika REI mau melirik,” kata Hadison.
Kami merasa terkurung di kampung kami. Kadang, masuk harus lewat kampung orang keluh salah seorang warga, Neni. Seorang warga lainnya, mewakili RT 02 RW 06, Refriyanti, menyatakan warga merasa sangat sulit untuk berakses dari kampung ke luar dan sebaliknya. Istri RT tersebut menyampaikan harapan agar pemilik tanah, yang seorang polisi, bermurah hati menghibahkan tanahnya agar akses jalan bisa terbuka.
“Ada sekitar 71 meter panjang tanah yang sangat Kami harap bisa dihibahkan oleh pemilik tanah. Kami sudah berusaha meminta, tapi sampai sekarang pemilik tanah belum bersedia,” kata Refriyanti.
Terkait hal ini, Hadison sangat bersimpati. Namun dia mengatakan tidak bisa mencampuri internal warga secara mendalam.
“Jika yang bersangkutan bersedia menghibahkan tanahnya, Kami bisa menyelesaikan masalah akses jalan tersebut. Diharapkan persuasif warga untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Pemko hendaknya juga memberi perhatian,” tukas Hadison. (H/Y)
