Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (Kanan) dengan Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung (Kiri)
MEDAN, TOP SUMBAR — Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bersama beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dan konsultasi.
Kedatangan rombongan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan untuk acara Rakor dan konsultasi dilakukan di ruang rapat wakil gubernur, dan acara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung, serta didampingi oleh beberapa OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Selasa (13/2).
“Rapat ini merupakan salah satu hasil dari rapat terbatas bersama Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Menteri Parawisata pada saat kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Sumatera Barat beberapa hari lalu,” kata Nasrul Abit.
Delegasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, membahas kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dimana, salah satu wisata di Sumatera Utara sudah selangkah lebih maju dan telah masuk destinasi wisata nasional.
Lebih lanjut Nasrul Abit menyampaikan, dari Hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diperoleh kesimpulan bahwa percepatan pembangunan Kawasan Mandeh dan Mentawai bisa dilakukan melalui pola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Otorita. Kedua pola ini masing-masing punya karakteristik yang khusus dan kecocokan masing-masing.
“Sumatera Utara sudah melaksanakan kedua pola ini, KEK untuk kawasan khusus Industri Sei Mangkei dan Otorita untuk pengembangan Kawasan Wisata Danau Toba,” ujarnya.
“Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, akan hadir KEK atau Otorita di Kawasan Mandeh dan Mentawai,” harap Nasrul Abit.
Hasil pertemuan ini, dilanjutkan Nasrul Abit, akan kita bawa langsung ke Menko Maritim pada Tanggal 15 Februari 2018 ini ke Jakarta. Masih ada waktu satu hari besok untuk kita sepakati bersama Bupati Pesisir Selatan, yang diwakili Dinas Pariwisata yang ikut hadir pada saat ini, serta Bupati Mentawai tentang pola apa yang akan kita pakai, untuk percepatan pembangunan Kawasan Mandeh, dan Mentawai ini, sebelum bertemu dengan Menko Maritim dan para Menteri di Jakarta besok.
“Pola pengelolaan yang akan kita pakai nanti, tentunya tidak boleh merugikan masyarakat di Kawasan Mandeh dan Mentawai,” pungkasnya. (Syafri)
