Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim memberikan Rancangan Pokir DPRD Sumbar Tahun 2019, ke Sekda Sumbar Ali Asmar
PADANG, TOP SUMBAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyampaikan program kegiatan tahun 2019 yang menjadi pokok pikiran (Pokir) ke pemerintah provinsi.
Pokir DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 yang menitikberatkan kepada enam prioritas.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Banno, Darmawi dan Guspardi Gaus, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (5/2).
“Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 adalah dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021,” kata Hendra Irwan Rahim.
Dilanjutkannya, arah kebijakan untuk tahun 2019 juga memberikan prioritas kepada pemenuhan target kinerja tahun 2018 yang belum diwujudkan.
Hendra memaparkan, enam prioritas pemenuhan target kinerja tersebut antara lain pembangunan di bidang ekonomi, bidang sumber daya manusia, bidang infrastruktur, bidang pertanian dan perikanan, pembangunan bidang pariwisata serta pembangunan industri kecil dan menengah.
Disebutkan Hendra Irwan Rahim, pembangunan bidang ekonomi diarahkan kepada program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6,35 persen dan peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp43,24 juta.
“Termasuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 5,59 persen dan menekan angka pengangguran menjadi 6,03 persen,” tambahnya.
Pembangunan sektor pendidikan dan sektor kesehatan menjadi fokus dalam pencapaian target pembangunan di bidang sumber daya manusia. Dia menegaskan, anggaran untuk sektor pendidikan sebesar paling kurang 20 persen, dan sektor kesehatan minimal 10 persen dalam belanja langsung APBD harus terpenuhi.
“Peningkatan kualitas pendidikan, penyelesaian masalah penyelenggaraan pendidikan menengah serta mewujudkan target rata-rata lama sekolah 8,58 tahun dan wajib belajar 12 tahun menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan,” lanjutnya.
Sedangkan, untuk sektor kesehatan, Hendra menyebutkan, sasaran diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 71,70 dan angka harapan hidup (AHH) selama 69,18 tahun.
Hendra juga mengingatkan agar meningkatkan sinergitas program prioritas pembangunan infrastruktur di daerah dengan program nasional. Sinergi penting dilakukan agar terjadi percepatan pembangunan bidang infrastruktur serta mengupayakan bagaimana pembangunan bisa didanai oleh APBN sementara APBD menjadi pendamping.
Hendra menegaskan, pembangunan sektor pertanian dan perikanan juga harus menjadi perhatian serius karena sektor ini merupakan pendukung utama perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Program harus diarahkan kepada peningkatan nilai tambah produksi pertanian, industrialisasi serta meningkatkan ketahan pangan. Demikian juga di bidang perikanan, disamping peningkatan kuantitas hasil tangkap juga sudah harus mulai mengarah kepada peningkatan industri pengolahan.
Dari dokumen Rancangan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan kepada pemerintah daerah itu terdapat sebanyak 1790 item usulan. Item-item tersebut berasal dari aspirasi masyarakat dan hasil peninjauan dan pemantauan DPRD dalam kunjungan kerja ke kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat.
“Diharapkan, dengan masuknya item-item tersebut ke dalam pembiayaan pembangunan daerah, akan terjadi percepatan pembangunan Sumatera Barat menuju pencapaian target pembangunan daerah,” ucapnya.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sumatera Barat Ali Asmar, Forkopinda dan para undangan lainnya. (Syafri)
