Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf
PADANG, TOP SUMBAR — Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), tidak mau dipusingkan dengan kontroversi label halal pada vaksin difteri, pertusis, dan tetanus (DPT).
Hal itu dikemukakan oleh Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf usai acara kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Sumatera Barat.
“Hari ini kami datang ke Sumatera Barat untuk memastikan, apakah di sini sudah berjalan vaksinasinya. namun masih ada yang memperdebatkan halal haram, sementara fungsinya sangat besar. Kami dari komisi IX tidak ingin menyinggung soal itu,” kata Dede Yusuf Anggota IX DPR RI pada wartawan di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kamis (18/1).
Diterangkannya, namun vaksin imunisasi yang dipasok dari PT Bio Farma (Persero) telah teruji dan dipesan oleh 57 negara Islam yang tergabung dengan OKI seperti Malaysia, Iran dan Arab Saudi.
“Kita telah kunjungi kantor Bio Farma bersama Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu di Bandung. Dan, vaksin ini aman untuk di konsumsi. Sedangkan, terkait halal haramnya kami tidak bisa katakan karena kami bukan dari MUI sehingga tidak bisa mengatakan halal haramnya. Tapi kami sudah sama-sama melihat bahwa Bio Farma sudah menjadi ‘center of excelent’ untuk negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI),” katanya.
Pihaknya meminta lintas kementerian yakni Kementerian Agama, Kesehatan, dan Pendidikan bekerjasama untuk membuat suatu kebijakan agar ada penegasan dalam vaksinasi. Kemudian Kementerian Kesehatan disarankan untuk memberikan informasi serta edukasi di media sosial akan pentingnya imunisasi.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Untung Suseno Sutarjo mengatakan, vaksin belum jelas apakah halal atau tidak, sebab belum ada label halal dan MUI. Meski demikian, ia lebih setuju mendahulukan azas manfaat ketimbang harus memperdebatkan halal dan haram.
Kedatangan rombongan Komisi IX DPR RI dalam rangka kunjungan kerja spesifik di Sumatera tersebut, disambut baik oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Setelah acara audiensi dan menerima masukan dari jajaran Pemerintah Provinsi, rombongan Komisi IX DPR RI betolak mengunjungi RSUP Dr M Djamil Kota Padang. (Syafri)
