PADANG, TOP SUMBAR–Suhu politik di Kota Padang kian memanas jelang memasuki pilkada yang akan dilaksanakan Juni mendatang. Hal ini berimbas terhadap kinerja wakil rakyat di Gedung Bundar DPRD Padang, politik yang tidak terlepas dari koalisi partai, menjadi perdebatan panjang saat pergantian komposisi alat kelengkapan dewan (AKD) Senin, (15/1/2018).
Dari sembilan fraksi yang ada di DPRD, dua fraksi yakni PAN dan PKS tidak kebagian kursi dalam AKD. Hal itu tergambar dari komposisi enam AKD yang dilakukan perubahan yakni Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Komisi I, II, II dan IV, tak ada nama anggota fraksi PAN-PKS tertera di struktur.
Menyikapi hal itu Ketua Fraksi PAN, Masrul Rj. Intan, yang juga anggota Bamus menilai perombakan AKD tersebut terkesan dipaksakan. Sebab perombakan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang semestinya. Masrul juga mengatakan, pihaknya juga sudah mengingatkan baik secara lisan maupun menyurati pimpinan. Khusus perombakan Bapemperda dan BK itu tidak benar secara prosedural.
“Dalam aturannya, BK dan Bapemperda itu bisa dipilih kembali setelah 2,5 tahun. Namun nyatanya, saat ini Jabatan BK dan Bapemperda itu belum cukup setahun. Terkait persoalan ini, saya juga sudah melakukan konsultasi dengan Mahkamah Kontitusi,” terangnya.
Masrul menambahkan, berpolitik itu boleh–boleh saja, namun tentu berpolitik dengan cara beretika. Dia menilai, perombakan AKD ini dilakukan dengan politik yang tidak beretika, dan ini efek pilkada dan koalisi partai, sebutnya.
Untuk itu, dia mengingatkan pimpinan DPRD Kota Padang, jika perombakan AKD ini masih dipaksakan juga, maka ke depan jika ada benturan dengan hukum maka Fraksi PAN tidak ikut bertanggungjawab.
“Sebelumnya sudah diingatkan baik secara lisan dan tertulis. Karena itu, jika ada nanti benturan hukum, Fraksi PAN tidak bertanggungjawab,” ungkap Masrul.
Seperti diketahui untuk struktur AKD di DPRD Padang kali ini yakni BK, ketua dijabat Yendril (Hanura), Wakil Ilham Maulana (Demokrat). Pada periode sebelumnya ketua BK dijabat Amril Amin (PAN) dan wakil Yulisman (Demokrat). Begitupun di Bapemperda, Ketua dipegang Wismar Panjaitan (PDIP) dan Wakil Jumadi (Golkar). Dimana sebelumnya ketua dijabat Hadison (PKS) Wakil Miswar Jambak (Golkar).
Sementara di Komisi I, ketua Azirwan (Nasdem), Wakil ketua Zaharman (Hanura) dan Sekretaris Zulhardi Z. Latif (Golkar) dengan koordinator Elly Thrisyanti. Komisi II Ketua Gustin Pramona (Demokrat), Wakil Ketua Miswar jambak (Golkar) dan Sekretaris Dasman (PPP), dengan Koordinator Wahyu Iramana Putra.
Di Komisi III Ketua Emnu Azamri (Gerindra), Wakil ketua Elvi Amri (Hanura), Sekretaris Mailinda Rose (Nasdem) dengan Koordinator Asrizal. Dan Komisi IV ketua Maidestal Hari Mahesa (PPP), Wakil ketua Surya Jufri (Demokrat) dan Sekretaris Muzni Zen (Gerindra) dikoordinatori Muhidi. (H)
