Anggota DPRD Sumbar Dapil 7, bersama Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin beserta Sekda Kabupaten Solok Aswirman
PADANG, TOP SUMBAR – Jelang tutup masa sidang ketiga Tahun 2017 yang akan berakhir Desember sekarang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat daerah pemilihan (Dapil) 7 melakukan reses ke Kabupaten Solok dan Kota Solok.
Anggota dewan dari Dapil 7 tersebut adalah, Asrul Tanjung, Ahmad Rius, Mockhlasin, Sabrana, M Algazali, Irwan Afriadi dan Zigo Rolanda.
Di Kabupaten Solok kedatangan rombongan DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut oleh Wakil Bupati, Yulfadri Nurdin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok, Aswirman beserta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Bupati, Arosuka, Jum’at (8/12).
Ketua tim rombongan reses Dapil 7 Asrul Tanjung menyampaikan, tujuan kedatangan DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Solok dan Kota Solok adalah dalam rangka mencari masukan-masukan terkait pembangunan di daerah terkait.
“Pembangunan daerah yang tak tertampung di APBD kabupaten/kota akan diperjuangkan untuk dibantu melalui APBD provinsi. Tentunya menyesuaikan dengan kewenangan yang ada,” kata Asrul Tanjung, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Demokrat.
Dalam hal ini, pihaknya meminta agar usulan pembangunan yang akan diajukan ke provinsi mulai disusun sejak dari sekarang. Kemudian dimasukkan selambat-lambatnya April 2018.
Alasannya karena, perencanaan pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sudah akan mulai dilakukan pada bulan April tersebut.
“Kami minta pada setiap OPD di kabupaten/kota jangan terlambat untuk memasukkan usulan perencanaan yang diajukan ke provinsi, jika terlambat kami akan sulit untuk memperjuangkan. Sementara kalau naik di jalan kemungkinan bisa diterima saat pembahasan APBD provinsi akan sangat kecil sekali,” ujar Asrul mengingatkan.
Angota DPRD Sumatera Barat asal Dapil 7, Mockhlasin yang duduk di Komisi IV dan membidangi persoalan infrastruktur menuturkan, peluang provinsi untuk mendorong percepatan pembangunan kabupaten/kota sangatlah besar. Baik untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian dan lain-lain.
“Tinggal lagi bagaimana komunikasi dan kordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dan wakil-wakil rakyat di provinsi, sebagai yang akan memperjuangkan dilaksanakan dengan baik,” jelas Mockhlasin dari Fraksi PKS.
“Dibutuhkan juga penyelarasan program antara OPD-OPD terkait di provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya agar tak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan,” tandas Mockhlasin.
Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, asal Dapil 7 atas kunjungan mereka ke Kabupaten Solok.
“Kami menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan wakil rakyat kami hari ini, serta atas segala bantuannya dalam membangun Kabupaten Solok selama ini. Kami juga menyampaikan ucapan terimakasih untuk bantuan perbaikan jalan ke Nagari Garabak Data yang rencananya akan diberikan sebesar Rp 1 Milyar tahun 2018 mendatang,” ucap Yulfadri Nurdin.
Yulfadri Nurdin juga berharap, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat bisa memperjuangkan lebih besar lagi dana, untuk daerah tertinggal seperti Kecamatan Tigo Lurah di Kabupaten Solok, dan juga untuk perbaikan Mapolres Arosuka yang belum lama ini rusak akibat bencana alam.
Selanjutnya, untuk normalisasi batang Lembang, pengembangan pariwisata Alahan Panjang, menutupi kekurangan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019 dan beberapa yang lain.
Sementara itu di Kota Solok, Zul Elfian selaku walikota daerah terkait mengatakan banyak sekali yang diharapkan oleh Kota Solok melalui bantuan anggaran provinsi. Diantaranya bantuan dana menyediakan rumah sakit kota daerah setempat, untuk mendukung penyediaan sarana lapangan bola, dimana saat ini Kota Solok belum memiliki.
Kemudian menyangkut ketersediaan sarana kantor pemerintahan, normalisasi batang lembang, kebutuhan untuk pendikan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain.
“Khusus untuk batang lembang tanahnya telah kita bebaskan. Tinggal 8 kilometer lagi yang belum. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk penguatan tebing Batang Lembang sampai selesai. Tapi kita tidak punya cukup dana, karenanya untuk mengatasi banjir tahunan di Batang Lembang kami butuh dukungan provinsi,” ulas Zul Elfian.
Menanggapi ini, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 7 yang lain, Sabrana dan Zigo Rolanda menuturkan, jika memang kewenangan provinsi, aspirasi yang disampaikan dua daerah tadi akan bisa diakomodir.
“Jika memang sesuai kewenangan, kami sebagai wakil rakyat pasti akan perjuangkan, sebab kami dipilih oleh rakyat memang untuk itu. Anggota dari Dapil 7 berharap semua usulan tadi Januari atau Februari sudah bisa dimasukan,” tegas Zigo. (Syafri)
