Srikandi DPRD Provinsi Sumatera Barat Armiati memberikan kenang-kenangan berupa baju seragam untuk kader Posyandu diwaktu pelatihan di Novotel Bukittinggi
PADANG, TOP SUMBAR – Pelatihan Sistim Informasi Posyadu di Novotel Bukittinggi, Minggu (12/11), diikuti oleh para Kader Posyandu dari Kecamatan Palupuah dan Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
Pelatihan Sistim Informasi Posyadu tersebut dilaksanakan dari dana pokok pikiran (Pokir) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Barat Armiati, dan pelatihan tersebut pertama kali diadakan untuk Kabupaten Agam.
Sebagai Srikandi DPRD Provinsi Sumatera Barat, Armiati sangat peduli terhadap peningkatkan kapasitas Kader Posyandu yg selama ini bekerja secara sukarella.
Rendahnya honor yang diterima oleh Kader Posyandu Kecamatan Palupuah dan Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, ditambah dengan minimnya fasilitas untuk menunjang kinerja para kader Posyandu, membuat Srikandi DPRD Provinsi Sumatera Barat Armiati, sangat prihatin terhadap hal itu.
“Sebagai Anggota DPRD, kita sangat prihatin terhadap para Kader Posyandu ini, lebihkurang tujuh ribu tenaga kader Posyandu di Kabupaten Agam, baru 150 Orang yang dapat pelatihan,” kata Armiati pada Top Sumbar melalui via Handphonenya, Selasa (14/11).
Armiati juga mengatakan, bagaimana mungkin para Kader Posyandu ini hanya menerima honor 20 ribu (Rp20,000) perbulan, sedangkan tenaga dan kinerja para kader ini sangat dibutuhkan untuk terciptanya program kesehatan ditengah-tengah masyarakat.
Hal ini hendaklah mejadi pemikiran yang serius bagi pemerintah, janganlah program yang dibawa dan diberikan ke masyarakat menjadi formalitas untuk melengkapi laporan kegiatan saja bagi pemerintah.
“Ini perlu regulasi baru oleh pemerintah untuk memperhatikan Kader Posyandu ini secara manusiawi. Bagaimana mungkin anak-anak sebagai generasi penerus bisa tumbuh dengan baik, jika kader kaum perempuan ini tidak diperhatikan kesejahteraannya,” ucap Armiati.
Ia menambahkan, selain itu pemerintah haruslah serius memberikan perhatian terhadap Kader Posyandu ini. Pemerintah juga harus membuat aturan yang mengatur, sehingga kesejahteraan para kader ini betul-betul terjamin.
“Pelatihan dilaksanakan, tapi sarana pendukung seperti komputer tidak ada. Sementara secara nasional, kader ini sudah harus mengimput data secara online,” tandasnya. (Syafri)
