Paripurna Penyampaian Ranperda APBD Kota Padang 2018
Paripurna DPRD Kota Padang tentang penyampaian secara resmi oleh Walikota Padang terhadap Ranperda APBD Kota Padang tahun 2018, Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti dengan dihadiri oleh 25 orang dari 45 orang anggota dewan di Gendung Bundar Sawahan 50 Padang, Senin (2/10).
Badan musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang tanggal 12 September 2017 menjadwalkan rapat paripurna ini berdasarkan surat Walikota Padang Nomor 903/04.83/BPKAD-2017 tanggal 28 September 2017 perihal penyampaian konsep ranperda tentang APBD tahun 2018 dan Nota Keuangan RAPBD tahun 2018.
Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, kita saat ini masih dalam pencapaian target yang dirancang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dari 10 program prioritas,” katanya.
Saat ini fokus pada permasalahan penanganan banjir, insha Allah dalam waktu dekat akan membahas masalah hulu hilir untuk penanggulangan banjir ini. Kemudian mudah-mudahan di 2018-2019 seperti drainase, jalan lingkungan bisa lebih baik lagi dan anggaran lebih banyak kearah itu.
“Lebih lanjut dikatakan, mudah-mudahan Insha Allah ketika sekarang pembahasan APBD 2018 dan ketika berjalan APBD nya maka bersama-sama juga nanti akan jadi bahagian dalam pembicaraan yang kita inklutkan dalam anggaran 2018 untuk drainase ini, karena anggaran lebih banyak kearah itu,” ujar Walikota.
Untuk program yang terealisasi hingga tahun 2017 diperkirakab sudah lebih 70 persen, mudah-mudahan di akhir 2017 ini dapat tercapai 80 persen, dan kita masih punya dua tahun kali anggaran lagi untuk pencapaian program prioritas.
“Seperti juga program bedah rumah berharap bisa lebih baik lagi begitu juga program lainnya. Mudahan dengan bersinerginya Pemko bersama DPRD, tentu kita menginginkan akan bisa lebih baik lagi program diatas yang kita rencanakan,” harapannya.
Pada saat ini kita juga konsen pada pariwisata, kita banyak lakukan iven – iven, seperti tahun ini ada Goes Siti Nurbaya Adventure 2017, Lasqi qasidah rebana tingkat nasional.
Mahyeldi juga menambahkan, saya beritahukan pada warga masyarakat Kota Padang, bahwasanya setiap iven yang dilakukan dapat bantuan dari pemerintah, seperti biaya yang kita keluarkan untuk lasqi qasidah rebana nasional ini.
Anggota DPRD Padang Helmi Moesim dan Yendril ikuti paripurna
“Biaya yang kita keluarkan nantinya bukan untuk keluar, namun untuk transaksi di Kota Padang sendiri, serti untuk hotel, transportasi, konsumsi itu semua berputar di dalam untuk kita juga,” jelasnya.
Makin banyak yang datang ke Kota Padang makin banyak transaksi, akan banyak terjadi transaksi di kota Padang dan juga bisa meningkat ekonomi UMKM kita. Seperti kegiatan Lasqi qasidah rebana nasional ini, minimal mereka membawa 100 orang dari propinsi mereka, nah kita hanya membiayai 25 orang saja untuk peserta yang datang dari setiap propinsi dan selebihnya mereka tanggung sendiri.
“Tahun 2018 juga ada kongres Dokter Spesialis Mata, yang akan hadir datang ke Kota Padang sekitar 5000 orang. Dana nya ada dari APBN, APBD propinsi, APBD Padang juga ada untuk membiayai kelancaran kegiatan itu. Nah sekali lagi saya sampaikan, uangnya akan berputar di Padang. Karena anggaran APBD ini juga untuk mendorong dan memstimulan transaksi masyarakat sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat juga,” ungkapnya.
Usai penyampaian APBD TA 2018 dan Nota Keuangan RAPBD TA 2018 oleh Wali Kota Padang. DPRD Kota Padang langsung membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RAPBD tersebut.
Penetapan Pansus I, II, dan II tersebut untuk memenuhi surat Walikota Padang. Penetapan dalam rangka pembahasan RAPBD tersebut didasarkan juga pada rapat pimpinan dan fraksi-fraksi serta rapat Badan Musyawarah beberapa waktu lalu.
“Penetapan Pansus ini penting agar bisa dilakukan pembahasan lebih mendalam terhadap RAPBD dan Nota Keuangan agar bisa dibahas bersama,” jelas Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti.
Pansus I bertugas untuk membahas mengenai Pendapatan dan Pembiayaan, mitra kerja OPD terkait bidang tersebut akan diundang dalam pembahasan Pansus I nantinya. Untuk Pansus II membahas mengenai Belanja Tidak Langsung. Sedangkan Pansus III membahas tentang Belanja Langsung pemerintah daerah terkait.
“Pansus nantinya akan menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pembahasan tentang RAPBD TA 2018 dan Nota Keuangan. Biaya-biaya yang timbul dari keputusan tersebut akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Padang TA 2017,” ungkap Elly Thrisyanti. (***)
