PADANG, TOP SUMBAR–Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif menilai adanya ketetapan dari Walikota Padang terkait penanganan banjir akan tuntas secara maksimal pada 2018 dan 2019 nanti, itu sah-sah saja disampaikannya jika kajian atau hitung-hitungan tepat dan jelas adanya bersama dinas terkait.
“Jangan hanya karena akan memasuki pilkada pemerintah kota iming-imingi persoalan ini selesai, ini kan tidak benar,” tegasnya.
Zulhardi Z Latif melihat, persoalan banjir memang harus menjadi prioritas bagi Pemko Padang ke depannya untuk dituntaskan bersama instansi terkait, tujuannya agar Padang terbebas dari banjir serta masyarakat yang menjadi korban tidak resah lagi setiap saat sewaktu hujan melanda daerah ini, katanya, Kamis (05/10/2017).
Saat ini penanganan banjir sudah mulai berangsur-angsur programnya dilakukan oleh Pemko Padang melalui dinas terkait, ini dibuktikan dengan adanya perbaikan, pembuatan saluran drainase ataupun korong-korong tempat mengalirnya air dibeberapa kawasan yang dianggap rawan terkena banjir.
Namun itu semua tentu tidak cukup sampai disana, Pemko Padang harus bisa membuat Tempat Pembuangan Air dengan skala besar. Dan ini tidak cukup dengan anggaran APBD saja, namun harus ada dana dari pihak lainnya.
Ia meminta Pemko Padang dapat mengakali anggaran untuk penanganan banjir ini, baik melalui provinsi ataupun ke kementrian, ini dilakukan agar masyarakat Kota Padang terbebas dari banjir serta kerugian materi dan bangunan tidak dialaminya nanti jika hujan melanda daerah ini, sebut kader Golkar ini.
Ia berharap, Pemko Padang bersama instansi terkait membuat rancangan yang matang, jelas terkait penyelesaian banjir ini, agar anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia nantinya serta apa yang diinginkan warga Padang bebas dari banjir dapat terwujudkan.
Pihaknya sebagai pimpinan di komisi III bersama rekan-rekan lainnya, siap duduk bersama dan membantu pemko mencarikan anggaran ke provinsi ataupun kementrian terkait persoalan banjir jika diperlukan, ini dilaksanakan agar masalah ini tidak berlarut-larut terjadi serta program lainnya dapat dimulai Pemko Padang pengerjaannya, sebut Ketua IPSI Kota Padang ini. (H/B)
